Jebakan Infrastruktur

Friday, 15 Feb, 2019

MERINDING juga mendengar kabar dari Palembang. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya mengungkap rendahnya animo masyarakat menggunakan LRT atawa Light Rail Transit.

_______________________________________

OLEH: MIFTAH H. YUSUFPATI

_______________________________________

Akibatnya, infrastruktur kebanggan Presiden Joko Widodo itu menjadi beban. Sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang hanya Rp1 miliar per bulan, padahal biaya operasi kendaraan ular besi itu mencapai Rp 10 miliar tiap bulan. Itu maknanya ada gap Rp 9 miliar yang harus disubsidi pemerintah.

Mawardi cenderung salahkan pemerintah pusat atas kondisi itu. Dia bilang kajian proyek LRT Palembang sangat dangkal. Selain itu, proyek ini terkesan dikerjakan asal jadi. Harus selesai sebelum pembukaan Asian Games pada Agustus tahun 2018 lalu.

Panjang lintasan LRT Palembang sekitar 23,5 km, biaya Rp 10,9 triliun. Duit sebanyak itu amatlah tinggi bagi Sumsel. APBD provinsi ini tahun 2019 Rp 9,7 triliun.

Dengan jumlah penduduk kota saat ini lebih kurang 1,8 juta jiwa, Palembang belum butuh LRT. Moda angkutan massal seperti LRT biasanya dioperasionalkan di kota-kota penduduknya sangat padat, dinamis serta mobilitas tinggi. Moda transportasi ini juga dibutuhkan jika kaum kelas menengah, termasuk kaum profesional telah dominan, karena mereka akan sangat tergantung pada moda transportasi cepat untuk mencapai pusat-pusat kegiatan ekonomi dari kediaman masing masing.
Kota Palembang belum seperti itu. Hasilnya, LRT Palembang tak mampu mendorong masyarakat beralih ke angkutan massal. Walhasil, pendapatan LRT dari penjualan tiket juga tidak bisa menutupi biaya operasional. LRT ini tidak terkoneksi dan tidak terintegrasi dengan terminal bus, pasar rakyat, pelabuhan dan stasiun kereta api. LRT hanya terkoneksi dengan bandara dan mal.

Nasi sudah menjadi bubur. Kini, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menyelamatkan fungsi ideal atas nasib LRT Palembang ke depan.

Kita patut miris mendengar kondisi itu. Soalnya, proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya pada tahun 2015 ini dibiayai dengan duit utang. Ya, utang dari China Development Bank (CDB), salah satu konsorsium BUMN China. Bank ini menggelontorkan dana kepada pemerintah Indonesia US$ 5,1 juta, tanpa jaminan.

Cerita itu bermula ketika lahir PT Kereta Api Cepat Indonesia-China. Ini adalah perusahaan hasil kongsi BUMN China dengan BUMN Indonesia. Pemegang sahamnya 75% BUMN China dan 25% BUMN Indonesia. BUMN Indonesia itu terdiri PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Jasa Marga Tbk.

*JEBAKAN ITU”
Kongsi BUMN kedua negara tadi tak lepas dengan ambisi China dengan gagasannya yang bertajuk OBOR atau One Belt, One Road yang kemudian berubah menjadi Belt and Road Initiative atau BRI. Negeri Panda sediakan dana satu triliun dollar untuk memulai BRI. Dana ini dipinjamkan ke negara-negara yang dilalui oleh jalur sutra abad 21 ini. Mereka ‘diwajibkan’ membangun infrastruktur yang diperlukan BRI. Termasuk jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan pusat-pusat industri.

Negeri Tirai Bambu itu mengucurkan pinjaman ke negara-negara tersebut. Dalam perjalanannya, tidak semua negara mampu membayar utang pokok dan bunga pinjaman lunak itu. Mulailah sejumlah negara menjadi gagal bayar. Ada delapan negara yang menonjol sebagai gagal bayar, yaitu Djibouti, Tajikistan, Kirgistan, Laos, Maladewa, Mongolia, Pakistan dan Montenegro.

Ujung dari cerita itu, China menyita proyek vital negeri-negeri tersebut. Sri Lanka yang tak mampu kembalikan utang US$ 1,5 miliar diminta untuk serahkan pengelolaan pelabuhan utama kepada China, dengan perjanjian sewa 99 tahun. Selanjutnya, angkatan laut China memakai pelabuhan itu. Djibouti bernasib sama. Pelabuhan di negara kecil Afrika ini diambil alih China, juga digunakan untuk angkatan laut mereka. Dan, tidak hanya dua negara yang gagal bayar.

Pakistan punya utang macet kepada China. Jumlahnya sebesar US$ 6 miliar, antara lain dipakai membangun pelabuhan Gwardar. Kini, pelabuhan itu hendak dijadikan China sebagai pangkalan gabungan angkatan laut dan udara.

Selanjutnya Montenegro, negara kecil di Eropa Timur. Penduduknya cuma 630.000 jiwa. China memberi pinjaman US$ 950 juta untuk bangun jalan tol sepanjang 150 km. Itu aneh, soalnya dua studi kelayakan simpulkan jalan tol tidak diperlukan Montenegro. Tetapi, para pejabat Partai Komunis China bisa meyakinkan Montenegro bahwa jalan tol itu sangat penting.

Proyek Palembang tak jauh berbeda dengan proyek negara-negara itu. LRT belum dibutuhkan namun dorongan duit utang dibangunlah LRT. Proyek sejenis adalah LRT Jakarta juga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahkan ke depan lima kota di Indonesia bakal meniru Palembang, yaitu
Kota Medan, Batam, Bandung, Surabaya dan Makassar. Semua atas biaya China.

Proyek infrastruktur di bawah skema BRI China direncanakan bakal menelan biaya US$ 201,6 miliar atau Rp 2.700 triliun. Tiga proyek di Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Kalimantan Utara dicadangkan untuk masuk dalam proyek BRI. Termasuk proyek Bandara baru Yogyakarta di Kulon Progo akan menelan biaya sekitar US$ 700 juta.

Kini China telah menjadi sumber utama tempat pinjam bagi Indonesia, setelah Singapura dan Jepang. Kita patut waspada....????????????????????????????????????????????.

*Waspadalah...waspadalah, kejahatan bukan karena ada niat pelakunya dan karena adanya kesempatan, akan tetapi karena kebodohan / kedunguan Pemimpin, para elit dan masyarakatnya*

*Sak bejo- bejone wong urip, isik bejo wong kang eling lan waspodo*

Waspadalah....waspadalah, utk kebaikan generasi penerus, anak cucu bangsa Indonesia.