Situng KPU: Indonesia Darurat Demokrasi

Thursday, 02 May, 2019

“It’s not the people who vote that count, it’s the people who count the votes.”
–Joseph Stalin—

Frasa yang sering dinisbahkan sebagai ucapan pemimpin komunis Uni Soviet Joseph Stalin (1878-1953) itu tampaknya saat ini tengah terjadi di Indonesia.

Seorang penguasa yang ingin terpilih kembali, tidak perlu memenangkan hati rakyat. Itu tidak penting. Yang penting bagaimana menguasai mereka yang akan menghitung suara pemilih. Kendalikan mereka. Tinggal ambil di ujung proses. Semua sudah beres.

Di tengah karut marutnya proses dan penghitungan suara hasil pilpres, rakyat Indonesia mulai tersadar. Mereka menghadapi sebuah realitas sangat pahit: Siapa yang mereka pilih tidak ada gunanya. Sebab siapa yang akan menjadi presiden sudah ditentukan jauh hari sebelumnya.

Wajar bila kemudian muncul kecurigaan yang sangat besar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi rangkaian akhir dari skenario besar menetapkan kembali Jokowi sebagai presiden. Apapun hasil pilpres, tidak penting.

Sebuah monitoring dan verifikasi manual terhadap sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU yang dilakukan oleh relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memberi gambaran nyata apa yang tengah terjadi.

Sejak tanggal 27-29 April mereka memelototi hasil tabulasi suara di Situng KPU. Hasilnya sungguh mengejutkan. Dari 172.174 TPS yang mereka teliti, ditemukan sebanyak 9.440 kesalahan, atau sekitar 6 persen.

Sejak data dihimpun dan dimasukkan ke Situng pada tanggal 19 April rata-rata setiap hari ditemukan lebih dari 1.000 kesalahan entry data. Kesalahan itu meliputi selisih suara, jumlah pemilih melebihi DPT, dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara. Kesalahan tersebut konsisten dan tidak ada perbaikan dalam tiga hari terakhir.

Kesalahan terbesar berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jabar ditemukan kesalahan di sebanyak 764 TPS, Jateng 706 TPS, dan Jatim 385 ( 4 %).

Hasil lebih mengejutkan terjadi pada tanggal 30 April. Hanya dalam satu hari tim IT menemukan 12.550 kesalahan entry data. Data tersebut diperoleh dari audit atas 190.568 TPS.

Total kesalahan meningkat menjadi 7 persen. Kesalahannya meluas bukan hanya terjadi pada data TPS yang berasal dari Jawa, namun juga dari luar Jawa.

Kesalahan tertinggi tetap didominasi Jawa Barat sebanyak 788 TPS, diikuti Sumatera Utara 740 TPS, Jawa Tengah 736 TPS, Jawa Timur 409 TPS, DKI Jakarta 361 TPS Sulawesi Selatan 252 TPS, dan Yogyakarta 154 TPS.

Puluhan ribu kesalahan yang terjadi ini tentu saja menimbulkan tandatanya. KPU tidak cukup hanya menjawab bahwa kesalahan sudah diperbaiki. Atau seperti yang dikatakan Ketua KPU Arief Budiman, Situng KPU bukan satu-satunya alat untuk menentukan hasil Pemilu.

Sebagai sistem berbasis IT, Situng harusnya secara otomatis bisa menangkal berbagai kesalahan sekecil apapun ( auto rejection ). Sebagai contoh, jumlah TPS dibatasi maksimal 3.00 pemilih, maka ketika ada input total suara lebih dari 3.00, secara otomatis tertolak. Ironisnya kesalahan jumlah pemilih ini yang terbanyak.

Hal semacam itu sangat elementer. Salah satu tujuan aplikasi Situng sebagaimana dikatakan komisioner KPU adalah untuk meminimalisir kesalahan penyelenggara.

Tidak berlebihan bila publik menjadi curiga terhadap KPU. Mereka adalah bagian dari kecurangan itu. Apalagi publik juga bisa secara langsung menyaksikan tampilan data perolehan suara di Situng KPU. Hasilnya sama persis, atau setidaknya mirip-mirip dengan hasil quick count. Angkanya naik turun berkisar 54-46, atau 57-43 persen.

Perolehan suara itu konsisten selama 12 hari terakhir. Setelah dicermati data dari provinsi yang memenangkan Paslon 01 masuk sangat cepat. Sementara data dari provinsi yang menjadi basis Paslon 02 sangat lambat.

Mereka mencoba menerapkan metode psikologi mind games. Memanipulasi dan mengintimidasi pikiran publik, bahwa Jokowi sudah menang.

Hanya ada dua alasan yang bisa menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Pertama, sistem IT KPU sangat lemah dan operatornya sangat bodoh. Kedua sistem sistem tersebut di desain untuk memungkinkan terjadinya kecurangan. Hanya itu penjelasan yang masuk akal.

Diluar itu kemungkinan ketiga. Perpaduan keduanya. Mereka melakukan kecurangan dengan cara yang sangat bodoh. Dugaan ketiga ini datang dari mantan Menteri Otonomi Daerah Prof Ryaas Rasyid. “Jika memang tim 01 ingin ‘main’, maka seharusnya membuat rencana yang matang, dengan antisipasi segala kemungkinan risiko yang akan dihadapi,” ujarnya.

Tidak punya basis legitimasi

Temuan puluhan ribu kesalahan itu kian menggerogoti kepercayaan publik kepada KPU. Apalagi sebelumnya Bawaslu juga menemukan banyak cacat dalam pelaksanaan pilpres.

Mulai dari adanya ribuan petugas KPPS yang tidak netral, 6,7 juta surat undangan untuk pemilih tidak sampai, ratusan ribu surat suara yang sudah tercoblos di Malaysia dan beberapa daerah lain, serta ribuan laporan kecurangan dari tim BPN.

Inilah sebuah pilpres terburuk dan tercurang sepanjang Era Reformasi. Sebuah hasil pilpres yang mengandung cacat bawaan. Kecurangan sudah terjadi mulai dari perencanaan, sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, sampai pasca pelaksanaan.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu — baik pilpres maupun pemilihan anggota parlemen— merupakan elemen terpenting. Pemilu adalah sumber legitimasi sebuah pemerintahan. Mereka mendapat mandat untuk menjalankan pemerintahan.

Seorang kepala negara/kepala pemerintahan yang terpilih melalui proses yang sangat curang, merupakan tanda-tanda yang sangat nyata hancurnya sebuah sebuah demokrasi di suatu negara. Ibarat ikan, busuknya mulai dari kepala.

Seorang presiden adalah “kepala” sebuah bangsa. Jika seorang presiden dipilih secara busuk, maka membusuknya sebuah bangsa tinggal menunggu waktu. Demokrasi Indonesia memasuki masa darurat!

Ini bukan soal Jokowi atau Prabowo. Ini bukan masalah kalah menang. Ini menyangkut masa depan demokrasi di Indonesia. Masa depan bangsa dan negara. Masa depan anak cucu dan keturunan kita.end

 

Sumber: www.hersubenoarief.com